Data Kependudukan dalam Wacana Otonomi Daerah

Banyak pihak mempunyai kepentingan terhadap data kependudukan, semisal Provider telepon seluler memerlukan data jumlah penduduk untuk melihat potensi pelanggan produknya dan sebagai bahan pertimbangan untuk membangun menara BTS yang baru. Begitu pula dengan  sebuah bank memerlukan data jumlah penduduk untuk melihat potensi nasabahnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk mendirikan kantor pelayanan yang baru. Begitu pula pemerintah memerlukan data serupa untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

 

Umumnya data kependudukan yang paling diminati adalah jumlah penduduk yang dirinci sampai kelompok umur tertentu maupun sampai jenis kelamin. Data rinci seperti ini dalam istilah ilmu kependudukan dikenal dengan data komposisi penduduk. Tidak hanya terbatas pada aspek komposisi penduduk namun juga pada data vital kependudukan lainnya seperti data ketenagakerjaan dan kemiskinan juga diperlukan oleh konsumen data. Masyarakat mengenal Kantor Statistik atau BPS sebagai salah satu tempat rujukan untuk mendapatkan data – data tersebut.

 

Badan Pusat Statistik atau yang lebih dikenal dengan BPS adalah salah satu penyedia data kependudukan. Penyajian data kependudukan khususnya tentang jumlah penduduk disajikan setiap tahun. Namun sampai saat ini BPS hanya mampu menyajikan data jumlah penduduk sampai tingkat Kabupaten/Kota, kecuali untuk tahun dilaksanakannya Sensus Penduduk. Inilah kemudian yang menjadi masalah di daerah, di mana tuntutan pemenuhan data sampai tingkat kecamatan bahkan sampai desa (small area statistics) semakin kencang, terlebih di era otonomi daerah.

 

Bagaimana sebenarnya BPS menjawab permasalahan ini? Adakah solusi yang bisa ditawarkan? Bagaimana bila pemerintah daerah juga mempunyai kegiatan pendataan penduduk di daerahnya masing – masing? Data yang manakah dipakai oleh konsumen data jika terdapat 2 (dua) angka jumlah penduduk yang berbeda?

 

Tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di atas. Sangat bagus jika kemudian didiskusikan oleh pihak – pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pengumpulan data khususnya kependudukan.

 

 

DAERAH DAN PUSAT

Ada suatu daerah ditemukan jumlah penduduk penduduknya berbeda antara pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan – nya dengan data yang dihasilkan oleh BPS. Apalagi data tersebut signifikan berbeda. Pengguna data mungkin akan kebingungan data mana yang akan dipakainya. Masalah seperti ini sangat mungkin banyak terjadi di daerah. Menanggapi masalah ini BPS mempunyai jawaban.

 

Perbedaaan jumlah penduduk khususnya jumlah penduduk kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS dan Pemerintah Daerah sangat mungkin terjadi karena dua hal besar, yaitu:

  1. Perbedaan metodologi, dan
  2. Perbedaan waktu pendataan

 

 

PERBEDAAN METODOLOGI

Sangat jelas memang terdapat metodologi yang digunakan berbeda. Aspek metodologi ini dibedakan pada metode pengumpulan data dan konsep – definisi yang digunakan.

 

Dalam menentukan angka jumlah penduduk suatu daerah BPS menggunakan perhitungan tertentu berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS). SP dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 (nol) seperti 1990, 2000 dan nantinya 2010. SUPAS dilaksanakan pada tahun – tahun yang berakhiran 5 (lima) seperti 1995, 2005, dan nantinya 2015. Sedangkan Susenas (reguler) dilaksanakan setiap tahun sekali. Khusus untuk Susenas tujuan utama survei sebenarnya bukan untuk menghitung jumlah penduduk, namun sebagai pelengkap atau pengoreksi terhadap hasil proyeksi penduduk setiap tahunnya.

 

Melalui formula yang sangat sulit untuk dipahami ini dan menggunakan sebuah program aplikasi kependudukan, akhirnya muncullah sebuah angka proyeksi jumlah penduduk Indonesia, provinsi, hingga sampai kabupaten/kota. Hasil ini merupakan rekonsiliasi secara nasional. Angka jumlah penduduk yang dihasilkan ini salah satunya untuk kepentingan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

 

Selain perbedaan metode pengumpulan data di atas, perbedaan juga terletak pada konsep – definisi yang digunakan. Kita ambil contoh konsep definisi dari “penduduk”. Di BPS yang dimaksud dengan penduduk adalah “semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.” Konsep ini belum tentu sama dengan yang dipakai pada pencatatan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

 

Oleh karena itu wajar bila terdapat hasil perhitungan yang berbeda, disebabkan definisi dari penduduk yang digunakan berbeda.

 

 

PERBEDAAN WAKTU PENDATAAN

Perbedaan waktu pendataan memungkinkan terjadinya hasil pendataan meskipun metode yang digunakan sama, apalagi metodologinya berbeda. Keadaan komposisi penduduk merupakan keadaan yang dinamis, karena pada satu titik waktu tertentu akan berbeda pada titik waktu lainnya disebabkan adanya faktor fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi.

 

Keadaan penduduk pada tahun tertentu idealnya adalah keadaan penduduk yang menggambarkan keadaan pada pertengahan tahun tersebut. Oleh karena itu pada kegiatan sensus/survei BPS yang mencatat angka jumlah penduduk biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Sehingga hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS dan pemerintah daerah akan berbeda jika waktu pelaksanaan pendataan juga berbeda, terlebih metodologi yang digunakan juga berbeda.

 

 

PILIHAN ADA PADA KONSUMEN DATA

Melihat dari penjelasan di atas, keputusan yang sangat bijak diserahkan kepada konsumen data untuk memilih data mana yang akan dipakai, apakah data yang dihasilkan BPS atau hasil pendataan Pemerintah Daerah. Dalam banyak keadaan data BPS memang lebih banyak digunakan, karena memang angka jumlah penduduk ini merupakan hasil rekonsiliasi secara nasional dan merupakan angka resmi yang dikeluarkan oleh BPS secara nasional pula.

 

BPS tidak mempunyai tendensi apapun dalam mengeluarkan angka tersebut. BPS adalah instansi yang memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu perencanaan dan kebijakan pembangunan. BPS tentu tidak ingin perencanaan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah keliru, disebabkan data yang disajikan tidak valid. Akhirnya disinilah BPS membuktikan diri sebagai Instansi vertikal yang independen.

Advertisements

One thought on “Data Kependudukan dalam Wacana Otonomi Daerah

  1. It’s a good decription. I just know about the differences. But we are as consumer of Statistics, only use those information, not know about the depth meaning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s